Jakarta – Publik kembali dikejutkan dengan perkara kebocoran data. Tentu, kebocoran data ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Kebocoran data di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 2020.
Pada tahun 2020, kasus kebocoran data terjadi kepada 91 juta data pengguna dan 7 juta merchant Tokopedia. Kemudian di tahun 2021, kebocoran data kembali terjadi yaitu data BPJS Kesehatan sebanyak 100.002 data peserta dari jumlah 279 juta data. Di tahun ini, kebocoran data semakin menggila karena menimpa para pejabat publik, antara lain Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Mochamad Iriawan. Tokoh-tokoh tersebut menjadi korban yang mana data pribadi mereka ter-expose oleh hacker bernama Bjorka. Tidak hanya data pribadi, data negara pun turut diungkap oleh Hacker Bjorka. Data-data tersebut antara lain surat dan dokumen presiden periode 2019-2021, 105 juta data kependudukan dari KPU, 1,3 M data registrasi simcard, dan 26 juta data pelanggan
Indihome.
Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi bahwa saat ini data yang bocor bukanlah data penting, melainkan data yang bisa diakses secara umum. Maka dari itu, ia meminta publik untuk tetap tenang. Selain itu, ia mengatakan bahwa sudah dibentuk tim khusus untuk melacak dan mencari tahu keberadaan dan identitas asli dari Hacker Bjorka. Ia berpesan hendaknya masyarakat menjaga data pribadinya dengan baik, misalnya dengan mengganti password secara berkala dan tidak secara sembarangan memberikan informasi data pribadi kepada orang lain.
Perkara ini menuai banyak pro dan kontra di ruang publik. Tak jarang, masyarakat justru menjadi pendukung dan turut bertepuk tangan atas kasus kebocoran data yang menimpa para pejabat publik. Mereka menganggap Bjorka “pahlawan” karena mampu men-doxing data pejabat publik. Ekspresi ini sejalan dengan amarah masyarakat terkait kenaikan BBM yang belum lama ini diresmikan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, perlu digarisbawahi pula hal ini sebagai pertanda bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat lemah. Seharusnya hal ini menjadi perhatian penting pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan keamanan data warga negaranya di ruang digital karena data-data tersebut sangat rentan dijadikan alat untuk kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Data warga negara harus dijadikan prioritas. Sekecil apapun data tersebut tidak bisa dianggap remeh dan harus diproteksi di dunia digital.”
Ujar Adi Prayitno selaku Pakar Politik dalam wawancaranya di Apa Kabar Indonesia Malam TV One, Rabu (14/9/2022).
Kebocoran data merupakan masalah yang cukup serius, mengingat pada saat ini kita akan memasuki era “Society Digital”. Maka dari itu, Pemerintah hendaknya bersikap lebih bijak serta jujur mengakui bahwa benar adanya kebocoran data sudah terjadi selama ini tanpa menggunakan dalih “data publik”. Kasus ini seharusnya sekaligus menjadi momentum introspeksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem keamanan data siber di Indonesia. Hendaknya pengelolaan data diserahkan kepada ahlinya yang sudah tersertifikasi secara legal. Selain itu, agaknya pemerintah tidak perlu terlalu fokus untuk menangkap pelaku peretasan, tetapi lebih baik memperbaiki tingkat pengelolaan dan keamanan data warga serta negara
Penulis : Attifa Fadilah Ahmad Editor : Mohammad Ali Marzuki
Leave a Reply