Pemerintah Indonesia memberikan penganugerahan kepada para pahlawan nasional di Hari Pahlawan Nasional, 10/11. Salah satu penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penyerahan gelar tersebut menuai reaksi beragam di kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari pujian hingga kritikan.
Para pendukung beranggapan bahwa Soeharto berjasa dalam membangun ekonomi dan stabilisasi negara Indonesia selama masa kepresidenannya. Namun beberapa pihak menolak penyematan gelar ini. Mereka beranggapan, bahwa penyematan tersebut berarti bentuk melupakan sisi gelap sejarah Indonesia pada masa Orde Baru terutama pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Berdasarkan laporan Al-Jazeera, keputusan yang diberikan pemerintah Indonesia tersebut menimbulkan perdebatan di ruang publik dan media sosial. Beberapa pihak memandang Soeharto sebagai orang yang berjasa dan dianggap sebagai pembangun bangsa. Namun kelompok lain terutama bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap bahwa pemberian gelar tersebut melupakan sisi represif yang ada pada zaman dahulu yaitu pada masa orde baru.
Dalam konteks sosial-budaya, pemberian gelar “pahlawan” dapat memiliki interpretasi berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat dan generasi. Nilai kepahlawanan tak hanya diukur dari sisi prestasi ekonomi maupun politik, namun dilihat juga dari cara bagaimana seseorang menegakkan keadilan di mata masyarakat.
Dari adanya peristiwa tersebut, rakyat Indonesia dihadapi dengan 2 pertanyaan; apakah bangsa Indonesia sudah berdamai dengan sejarahnya? Ataukah justru melupakan dan menutup mata terhadapnya?
Leave a Reply