By Dalam era digital yang semakin pesat, penyebaran hoaks menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Berita bohong yang menyebar dengan cepat dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan kerusuhan. Melihat kondisi ini, pemerintah dan media di Indonesia semakin gencar melakukan kolaborasi untuk mengatasi masalah tersebut.
Konten berita hoax biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintergratif bangsa.Hoax juga memberikan provokasi dan agitasi negative, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. Hoax juga merupakan propaganda negative, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk membatasi penyebaran hoaks, seperti Undang-Undang ITE. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoaks. Di sisi lain, media juga berperan penting dalam melawan hoaks dengan menyajikan berita yang akurat dan terpercaya. Banyak media yang kini memiliki tim verifikasi fakta untuk memastikan informasi yang disampaikan benar-benar valid. Kolaborasi antara pemerintah dan media ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari hoaks. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses informasi yang benar dan membuat keputusan yang tepat.
Meskipun pemerintah dan media telah berupaya keras untuk mengatasi hoaks, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Kecepatan penyebaran informasi di dunia maya membuat hoaks sulit dilacak dan dihentikan. Selain itu, motif ekonomi dan politik juga sering menjadi pendorong di balik penyebaran hoaks.
Pemerintah dan media perlu terus berinovasi untuk menghadapi tantangan ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan teknologi yang mampu mendeteksi hoaks secara otomatis. Selain itu, kerjasama lintas sektor juga sangat penting, melibatkan tidak hanya pemerintah dan media, tetapi juga akademisi, masyarakat sipil, dan platform media sosial.
Orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.Sesuai dengan pasal yang disebutkan diatas terlihat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghukum siapapun yang menyiarkan berita kebohongan (hoax). Program – program yang dijalankan pemerintah dalam meminimalisir berita hoax sudah banyak yang bisa diterapkan. Juga, program non pemerintah yang dilakukan oleh individu atau organisasi pun mudah ditemukan.
Pemerintah dan media memang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi hoaks. Namun, upaya mereka tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Masyarakat harus kritis dan tidak mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melawan hoaks dengan cara melaporkan konten hoaks kepada pihak yang berwajib atau platform media sosial. Dengan demikian, penyebaran hoaks dapat dihentikan sebelum meluas.
Comments