Ketika kita masih imut nan polos, kita selalu disuguhkan betapa banyaknya Pahlawan Indonesia hingga mencapai 150 lebih. Kehebatannya dalam masa perjuangan melawan penjajah dan antek-antek asing. Hanya ada sekitar 2% orang Indonesia hafal seluruh Pahlawan Nasional. Ketika itu kita sangat mengagumi perjuangan para pahlawan, bahkan hingga meniru gaya berpakaiannya atau kalau kata gen-z nge-cosplay. Dewasa ini tren tersebut sedang bullish sekaligus memperkuat jiwa nasionalisme yang sedang turun pasca dikecewakan oleh pemerintahan dan dari munculnya hastag #kaburajadulu.
1. Siapa Pahlawan Sebenarnya?
Pahlawan memiliki multimakna, tergantung siapa yang mengusulkan dan yang memberikan gelar. Tahun ini, orang yang diduga besar terlibat dalam pembantaian tahun 65 tanpa pengadilan, pelanggar HAM berat, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Resmi dijadikan menjadi Pahlawan Nasional. Memang, selama 32 tahun Presiden Suharto memiliki jasa besar bagi Indonesia akan tetapi kejahatannya terhadap rakyat pun tidak kalah besar. Mungkin, lebih besar dari citra baik yang dibangunnya dengan senyum intimidasi khasnya. Presiden Suharto bukanlah satu-satunya Pahlawan Nasional yang kontroversial, banyak pemberian gelar ini berbau politis dan tidak mendasar atas 7 kriteria pahlawan nasional. Singkatnya; 1.Gugur dalam keadaan WNI dan selama hidupnya telah memimpin perjuangan, melahirkan gagasan besar dan menghasilkan karya besar, 2.Mengabdi dalam perjuangan selama hidupnya, 3.Memiliki jangkauan luas dan berdampak nasional, 4.Memiliki jiwa semangat nasionalisme, 5.Akhlak dan moral yang tinggi, 6.Tidak menyerah pada musuh, 7.Dalam hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangannya.
2. Jejak Kontroversi
Kita dapat menyebut seperti Syafruddin Prawiranegara dirinya Pernah menjadi Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) namun di akhir hayatnya terlibat pemberontakan PRRI. Selain itu ada Teuku Umar, dirinya berpihak kepada belanda sealam 3 tahun dan telah membumi hanguskan 1000 lebih pemungkiman di Aceh, dirinya mendapatkan gelar penghargaan dan kehormatan pribumi terbayak dari Belanda dan Pattimura yang sebetulnya beragama Islam akan tetapi diangkat sebagai Pahlawan Nasional dari bagian timur Indonesia untuk merepresentasikan orang timur dan dibuat citranya sebagai umat kristiani.
3. Paradoks Gelar Pahlawan Nasional
Banyaknya polemik atas pemberian Pahlawan Nasional di Indonesia harus segara ditinjau kembali. Karena pasca Suharto menjadi Pahlawan Nasional, seperti terlihat pola dan strategi politik para elit politik untuk tetap melanggengkan kekuasaan. Pada akhirnya Pahlawan dalam Multimakna memang teralisasikan akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang didoktrin Penguasa kepada rakyat. Rakyat miskin kota hanya dapat melihat buruknya sistem pemberian gelar Pahlawan Nasional. Ditambah para anak cucu “Pahlawan Kontroveri” mendapatkan uang Rp50 juta pertahun seharusnya dapat mensejahterakan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Pemberian julukan untuk legitimasi gagalnya pemerintah dalam mensejahterakan guru. Kemudian, ada anak cucu korban dari “Pahlawan Nasional Kontroversi” hanya dapat meratapi betapa naifnya penguasa. Dalam pemberian gelar sekadar simbolis dan politisas saja.
Sebab itu “calon generasi emas” terus mengkritisi dan memilah Pahlawan Nasional yang layak dijadikan role model. Jika tidak dipilah dan dikritisi praktik pembohongan publik dan politisasi elit terus tumbuh subur. Generasi muda harus sama-sama kawal dan cukupkan pemberian gelar Pahlawan tidak setiap tahun. Hal tersebut, seperti bagi-bagi kue tanpa adanya check and re-check yang lebih mendalam.
Leave a Reply