By Peretas Bjorka yang sudah seminggu kebelakang ini menjadi perbincangan hangat publik lantaran aksi nya yang membobol data digital pemerintahan telah menyita perhatian masyarakat dari berbagai kalangan dan membuat pemerintah Indonesia ketar-ketir meladeni peretas yang satu ini.
Aksi retas-meretasnya mendapat perhatian masyarakat dimulai ketika Bjorka membocorkan ribuan dokumen surat menyurat yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dari Badan Intelejen Negara berlabel rahasia pada periode 2019 hingga 2021. Meskipun pihak Sekretariat Kepresidenan RI membantah bahwa menurutnya tidak ada dokumen yang di hack, akan tetepi Bjorka mengklaim telah meretas 670.000 dokumen dan dipublikasikan ke dalam situs breached.to.
Masih di situs yang sama breached.to, Bjorka menyatakan akan mempublikasikan data-data di aplikasi MyPertamina, menurutnya publikasi tersebut bertujuan untuk mendukung masyarakat Indonesia yang tengah berdemo menolak kenaikkan BBM. Akan tetapi, pihak Pertamina mengkonfirmasi bahwa keamanan data Pertamina sangat diperhatikan karena Pertamina sendiri telah bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjaga keamanan data Pertamina.
Tidak sampai disitu, Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Data registrasi SIM Card juga dibobol Hacker Bjorka melalui situs breaced.to. Data KPU yang dipublikasikan Bjorka yang meliputi data NIK, KK, nama serta tempat tinggal, hingga alamat penduduk disimpan dalam file berukuran 20 GB dengan format CSV itu dijadikan bukti oleh Bjorka. Untuk data registrasi SIM Card, Bjorka membobol 1,3 juta data SIM Card, akan tetapi para pihak operator dan pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) kompak membantah kecolongan miliaran data tersebut. Dan data yang baru-baru dibobol adalah data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diakses dan disebar Bjorka pada (10/9). Data-data yang disebar tersebut menyelipkan ucapan Happy Birthday kepada Pak Menteri Kominfo karena bertepatan dengan ulang tahun beliau.
Doxing dan peretasan yang dilakukan Bjorka pada data pemerintah ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial dan sempat memuncaki trending twitter yang menuai pro dan kontra akan aksi peretas ini. Tidak sedikit masyarakat yang malah mendukung Bjorka dengan menganggap sosok Bjorka ini sebagai pahlawan karena berkat pembobolan ini, masyarakat menjadi tau apa yang ditutup-tutupi pemerintah dan malah terus mengirim permintaan lain untuk meretas kasus-kasus di Indonesia yang tidak menemukan titik terang.
Ada juga masyarakat yang menduga retas-meretas yang dilakukan Bjorka ini hanyalah pengalihan isu dari kasus yang baru-baru ini menggemparkan Indonesia. Berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat ini menunjukan bahwa akses keamanan data negara terbilang cukup rendah melihat banyaknya data dari berbagai instansi pemerintah yang sudah berhasil Bjorka bobol, tak sedikit juga yang menunujukkan kekhawatiran dan prasangka buruk nya kepada pemerintah.
Akan tetapi pemerintah tentu tidak berdiam diri saja, berbagai cara telah dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengusut Bjorka ini dengan menagguhkan tiga kali akun twitter Bjorka yaitu @bjorkanism, @bjorxanism, dan @bjorkanesian. Selain twitter, akun atau channel telegram Bjorka pun di take down dua kali dengan akun @bjorkanism dan @bjorkanesian.
Usutan pemerintah tidak berhenti disitu, Pemuda berinisial FS (17) asal Cirebon mendapatkan tuduhan sebagai Bjorka, saat di tanya pemuda Cirebon tersebut mengaku tidak mengetahui perihal Bjorka dan sudah menghubungi Polres Cirebon Kota untuk menyampaikan Klarifikasi atas informasi yang mengatasnamakannya. Selain itu sosok lain juga datang dari pemerintah yang mengatakan telah menemukan Bjorka di Madiun, pemuda berinisial MAH (21) ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki keterlibatan dengan Bjorka. MAH mengaku telah menjual channel Telegram @bjorkanism kepada Bjorka senilai US$100 atau senilai Rp.15 juta dalam bentuk bitcoin. Karena hal ini, Bjorka tidak jarang meremehkan kemampuan pemerintah yang tak bisa menangkapnya dengan komentar-komentar sinisnya di twitter.
Dengan pro kontra yang terjadi di masyarakat serta kurang nya keamanan data cyber, pemerintah akhirnya mengesahkan RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) pada (20/9) kemarin. Dengan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pengawasan pada setiap tata kelola data pribadi oleh PSE (penyelenggara Sistem Elektronik) dan memastikan sistem data nya dilindungi. Pro Kontra yang terjadi di masyarakat menjadi pukulan tajam bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dan lebihmengedepankan keamanan data baik di pemerintahan itu sendiri maupun data pribadi setiap individu.
Penulis : Tiara Nurakhmi
Comments